LUTUNG JAWA DI MUARA GEMBONG KRITIS

Ketidakjelasan status kawasan dan perburuan liar menjadi ancaman yang sangat serius buat keberadaan Lutung Jawa (Trachipythecus Auratus) di Muara Gembong. Setiap tahun populasinya selalu menurun. Kawasan yang menjadi habitatnya juga kian menyempit.

Kawasan hutan mangrove Muara Gembong terletak di Kecamatan Muara Gembong Bekasi Jawa Barat. Kawasan yang menjadi habitat Lutung Jawa dan ratusan jenis burung air ini dulunya adalah hutan lindung tetapi sekarang tidak jelas statusnya.

Kawasan hutan bakau di Muara gembong sekarang sudah banyak yang berubah menjadi tambak-tambak. Pohon-pohon bakau yang menjadi habitat Lutung Jawa ditebangi untuk membuka lahan tambak Bandeng atau Udang. Dan sebagian besar tambak-tambak di sini pemiliknya adalah orang-orang kota dari Jakarta atau Bekasi sementara masyarakat lokal hanya menjadi penjaga tambak saja.

Banyaknya orang-orang yang berburu Lutung Jawa juga sangat disesalkan. Seperti yang diungkapkan seorang warga lokal dari Desa Pantai Bahagia kang Daman “Setiap weekend ada aja orang-orang dari kota yang datang ke sini untuk nembakin Lutung sama burung-burung di sini, mereka sambil mancing ya sambil nembak-nembakin apa yang dilihat”. Kang Daman adalah warga lokal yang sangat prihatin dengan keadaan satwa-satwa di kampung halamannya. Dia sangat melindungi keberadaan Lutung Jawa dan Satwa-satwa lainnya dengan memasang papan pengumuman dilarang berburu satwa.

“Dulu ada banyak sekali Lutung yang bisa dilihat di sini, tetapi sekarang hanya tinggal beberapa kelompok saja. Ya gimana tidak berkuranglah hutannya aja udah pada berubah jadi tambak-tambak gini, belom lagi yang pada nembak-nembakin.”, tambah kang Daman.

Tim Geopix melihat secara langsung keberadaan Lutung Jawa di Muara Gembong tepatnya di daerah Muara Bendera. Ada satu kelompok (30-40 ekor) Lutung Jawa disini dengan luasan hutan yang tersisa sekitar 20 hektare saja. Habitat mereka sudah terfragmen oleh pemukiman nelayan dan tambak-tambak.

Lutung Jawa merupakan satwa yang dilindungi oleh negara melalui keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 733/kpts-11/1999, dan menurut undang undang no 5 tahun 1990 sanksi yang melanggar adalah penjara 5 tahun dan denda 100 juta Rupiah.

 

Post author

Leave a Reply